“Pendidikan, agama, kebudayaan, politik, dan sebagainya kesemuanya itu berfungsi membelenggu rakyat kepada struktur masyarakat yang pincang itu, yang pada analisa terakhir didominasi oleh perekonomian kapitalistik taraf tinggi (tidak lagi hanya menguasai teknologi melainkan memonopoli informasi),” terangnya.
Akhirnya, lanjut Najah, kemerdekaan tidak berarti banyak, ia justru memperkuat struktur yang ada dan memberikan legitimasi kepadanya. Berhadapan dengan kenyataan yang demikian total, yang tidak lagi dapat dilawan oleh siapapun, rakyat (seluruh kalangan) memilih untuk membisu seribu bahasa. Membiarkan diri mereka dibelenggu dan dikungkung.
“Dan, itulah keadaan hari ini. Demokrasi yang kita tahu memiliki prinsip kerakyatan, hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan- nyatanya hanya bak bualan belaka,” ujarnya kepada arusutama, Senin (8/1/2024).
Ketua Bawaslu Kabupaten Demak, Ulin Nuha sangat mengapresiasi kehadiran teman-teman dari PC PMII Demak dalam membantu Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu 2024.
“PMII patut mengambil peran sekaligus berpartisipasi dalam mengawasi dan memantau pemilu 2024, dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PC PMII Cabang Demak Najib Musthofa menyatakan telah menyusun dan membentuk tim koordinasi dan fokus pengawasannya pada tahapan pemilu 2024 ini.
“Saya menanggapi apa yang disampaikan, tujuan atau fokus kami ada 3 hal yaitu soal politik uang, hoaks sara, dan partisipasi masyarakat. Turunannya adalah politik identitas, netralitas ASN, oligarki pemilu, demokrasi digital, penyelenggara pemilu, serta teknis di dalamnya,” terangnya.
Diketahui, ketua PC PMII Demak juga telah menyerahkan salinan sertifikat akreditasi pemantauan pemilu dan daftar pengurus LKD PMII Cabang kepada Bawaslu Kabupaten Demak pada Jumat 5 Januari 2024 lalu. (Sam)